Inilah 6 Pesta Paling Bejat dalam Peradaban manusia di Dunia, No 6 Ada di Indonesia

23133 views

Pengamat hukum Hamid Awaluddin menambahkan untuk mencegah korupsi anggaran, perlu perimbangan kekuatan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu kiat adalah pemilihan kepala daerah langsung untuk menghindari utang budi politik kepada DPRD seraya menguatkan lembaga penegak hukum. Tak ketinggalan keberadaan pers bebas dan kontrol masyarakat terhadap rincian penggunaan APBD merupakan salah satu cara mengawasi penggunaan uang rakyat.

Lembaga peradilan saat ini masih berisi personel berkemampuan rendah. Mereka juga terikat dalam pola patron-klien dengan lembaga eksekutif, kata Hamid. Saat ini sebagian besar lulusan terbaik perguruan tinggi justru bekerja di sektor swasta. Untuk itu, pemerintah harus jeli meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparat hukum. Sistem perekrutan harus memiliki standar tinggi, tanpa itu kecerdasan SDM yang rendah akan memicu korupsi.

Pegawai berkemampuan intelektual rendah cenderung berpikir pendek mencari jalan pintas termasuk dalam soal kesejahteraan. Demikian pula kualitas SDM yang rendah membuat seseorang tidak laku di bursa kerja sehingga ketika dia mendapat posisi akan cenderung melakukan korupsi. Perilaku ini tidak ada kaitannya dengan iman dan takwa seseorang. Masyarakat kita masih mudah terkecoh oleh perilaku para koruptor yang berlindung di balik simbol keagamaan.

Zudan Arif Fakrulloh berharap di masa mendatang masyarakat benar-benar terlibat dalam penyusunan APBD sehingga terjadi pengawasan langsung. Sejak awal proses pembahasan hingga pengesahan, masyarakat berhak mengetahui secara rinci penggunaan uang rakyat.

Selama ini berkembang pandangan dokumen APBD termasuk anggaran DPRD merupakan hal rahasia. Padahal segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan daerah dan lembaran daerah seperti APBD merupakan dokumen publik, kata Zudan. Pengumuman APBD di media massa dalam hitungan global saja tidaklah cukup. Masyarakat harus mengetahui alokasi anggaran hingga satuan tiga atau rincian akhir untuk mengawasi penggunaan uang rakyat.

Pihak eksekutif dan legislatif tidak boleh mengelak terhadap tuntutan ini karena pada dasarnya sebuah pemerintahan yang sehat harus memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, dan rule of law.

Meski kejaksaan dan kepolisian agak terlambat menangani kasus korupsi DPRD, upaya ini harus tetap berlanjut. Jangan hanya terjadi menjelang pemilihan presiden saja. Kepala Polri dan Jaksa Agung harus memerintahkan seluruh bawahan di provinsi, kabupaten, dan kota untuk secara aktif memeriksa dan memantau penggunaan APBD.

Posisi laporan keuangan DPRD selama ini membingungkan karena pihak legislatif yang bertindak sebagai pengawas justru harus mempertanggungjawabkan keuangan. Namun, pertanggungjawaban tersebut justru menjadi bagian pihak eksekutif, yakni laporan bupati atau wali kota.

Siapa mengontrol siapa? Tentunya ini dapat menimbulkan persekongkolan eksekutif dan legislatif karena mekanisme pertanggungjawaban DPRD tidak jelas. Hasilnya: pesta anggaran belum lagi berakhir! (Iwan Santosa)

Sumber: Fokus Kompas, 12 Juni 2004

Tags: #pesta rev

Ke Halaman Selanjutnya :