Inilah 6 Pesta Paling Bejat dalam Peradaban manusia di Dunia, No 6 Ada di Indonesia

20780 views

MA menerima permintaan uji materi dari DPRD Sumatera Barat-yang kelak mereka menjadi terpidana-mengambil putusan hukum berdasarkan pertimbangan asas lex superiori derogat lex inferiori atau hukum lebih tinggi (UU) mengalahkan hukum di bawahnya (PP). Padahal, secara substansi, rasa keadilan, dan kenyataan di lapangan, isi PP Nomor 110 Tahun 2000 lebih bermanfaat bagi masyarakat demi mengamankan penggunaan uang rakyat.

Pengamat otonomi daerah Zudan Arif Fakrulloh berkata PP No 110/2000 sebetulnya menjadi panduan agar DPRD tidak membuat anggaran melampaui plafon lembaga eksekutif. Tindakan hukum sejumlah kejaksaan terhadap dugaan korupsi oleh anggota DPRD akibat penyalahgunaan anggaran dewan di beberapa daerah sesungguhnya merupakan tindakan terlambat.

Upaya menumpas korupsi harus berlangsung tegas dan cermat, janganlah semata menggunakan dakwaan pelanggaran PP No 110/2000 sebagai dasar tuntutan. Sebabnya adalah PP ini dan Surat Edaran Mendagri penggantinya belumlah sempurna karena membuat norma dan pembatasan tetapi tidak ada sanksi terhadap pelanggaran, kata Zudan. Judicial review MA di lain pihak tidak melihat realitas di lapangan betapa otonomi daerah membuka peluang bagi pihak legislatif sedemikian bebas, bahkan dalam menyusun dan penggunaan anggaran. Realitas lapangan ternyata harus tersingkir demi pendekatan asas hukum tanpa mengindahkan kenyataan.

Karena telanjur muncul keputusan MA, masih ada pendekatan untuk menggunakan PP No 110/2000 melalui asas rule of recognition. Secara sosiologis tetap ada pengakuan bagi PP No 110/2000. Setidaknya itu tecermin dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161/3211/SJ tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pemimpin dan Anggota DPRD.

Keberadaan sebuah peraturan pemerintah sebetulnya muncul karena kebutuhan faktual. Mengubah sebuah undang-undang memerlukan waktu lama sehingga antisipasi bisa saja melalui pembuatan peraturan pemerintah. Inilah yang terjadi antara PP No 110/2000 dan Undang-Undang No 25/1999. PP No 110 merupakan antisipasi terhadap kemungkinan penyimpangan keuangan di daerah karena persoalan ini belum tercakup dalam UU No 25/1999.

Zudan menambahkan ketiadaan batasan penggunaan keuangan merupakan bom waktu karena dapat memicu kebangkrutan keuangan daerah, ketidakpatuhan terhadap hukum dengan dalih otonomi daerah, friksi antara pemerintah pusat dan daerah, friksi kabupaten/ kota dengan provinsi, friksi antara pemerintah kabupaten dan kota.

Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) P Agung Pambudhi membenarkan kisruhnya alokasi APBD. Penelitian terhadap komitmen APBD 200 kabupaten dan kota se-Indonesia memperlihatkan rasio yang timpang. Besaran dana pembangunan rata-rata ternyata hanya mencapai 29 persen.

Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian lain yang mencatat anggaran pembangunan hanya sebesar 17 persen. Dengan kata lain, hampir sebagian besar uang rakyat dan kekayaan negara terserap untuk membiayai birokrasi dan badan legislatif di seluruh Indonesia!

Tags: #pesta rev

Ke Halaman Selanjutnya :